Percepatan Alih Kelola, BPKP Kewalahan Verifikasi Data SMA/SMK se-Jabar
KabarRakyat, Bandung – Dalam rangka persiapan percepatan alih kelola SMA/SMK oleh Provinsi Jawa Barat, pada 2016 mendatang, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher), kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk kumpulkan data valid soal P3D (Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen) seluruh SMA/SMK di Jabar.
Kepala Perwakilan BPKP Jabar, Hamonangan Simarmata, mengungkapkan, sebelumnya gubernur meminta BPKP yang mengurus semua.
Namun, hal itu menjadi kendala lantaran SDM BPKP yang terbatas untuk menjangkau sekitar 732 SMA/SMK di Jawa Barat.
“Sebenarnya Pak Gubernur itu menginginkan data yang benar benar valid. Gubernur itu benar benar menginginkan, tolong BPKP semua yang ngerjain, sementara SDM kita cuma berapa. Ada 732 unit SMK SMA se-Jabar, dan ada yang di sudut kota kan itu gak mungkin BPKP yang urusi semua,”kata Simarmata, di Gedung Sate, Bandung, Kamis (21/05)
Lebih lanjut, soal pemeriksaan P3D menurutnya mesti teliti. Terutama soal nilai asset yang ada bisa menyentuh miliaran rupiah. Oleh karenanya perl pendataan yang valid dan komprehensif.
Dengan begitu, pihaknya meminta bantuan Disdik serta Inspektorat di Kabupaten/Kota untuk validasi dokumen, baik itu fisik, personalia, dokumen dan lain sebagainya.
“Kita sedang menghitung sekarang, berapa sih. Tapi itu pasti ratusan juta, atau jangan jangan nanti itu sudah mendekati satu M (Milyar),” pungkasnya.
Sumber: Kabar Rakyat
