jalan-samosir
Janner Raja Simarmata

Humas DPP Punguan Pomparan Ompu Simataraja Raja Simarmata Dohot Boruna Se Indonesia, sebelumnya adalah Ketua Bidang Infokom DPP tahun 2008-2012 dan 2012-2016, sekaligus pengelola website SIMARMATA.OR.ID sejak tahun 2008 hingga saat ini.

Samosir, SIMARMATA.or.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan penanganan jalan lingkar pulau Samosir di Provinsi Sumatera Utara sepanjang 145 km untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba (KSPN). Hal tersebut diungkapkan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) II Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Paul Ames Halomoan usai acara penanaman pohon dalam rangka GNKPA dan Hari Bakti PU ke-71 di Pulau Samosir.

Paul mengatakan penanganan jalan lingkar Samosir akan dilakukan dengan kontrak tahun jamak (multiyear) selama 3 tahun sejak tahun anggaran 2016. Pekerjaan tersebut terdiri dari 2 paket, yakni paket I untuk penanganan jalan sepanjang 69 km senilai Rp 371 miliar dan paket II senilai Rp 174 miliar untuk penanganan jalan sepanjang 34 km.

“Sudah selesai dilakukan pembukaan penawaran dan diharapkan pertengahan Desember ini bisa ditandatangani untuk pekerjaan lingkar Samosir. Untuk sisa sekitar 42 km, tahun 2017 akan dilakukan penanganan,” tutur Paul.

Penanganan jalan lingkar samosir berupa pelebaran jalan yang semula 3 meter, akan dibebaskan sampai lebar 14 meter. Dari lebar 14 meter tersebut akan dipergunakan untuk kendaraan bermotor selebar 7 meter dan sisanya akan diperuntukkan bagi pengendara sepeda dan pejalan kaki.

“Tapi khusus di kawasan pariwisata seperti di Tomok, atau tempat lainnya, kita lebih lebar lagi supaya ada taman bermainnya, dan saat ini juga sedang kita bahas dengan pemda, apabila ada tempat dengan panorama indah akan dibuat tempat istirahat (rest area),” jelas Paul.

Mengenai pembebasan lahan, Paul mengatakan pihaknya tidak menemui masalah karena pemerintah Kabupaten Samosir telah membangun komunikasi yang cukup baik dengan masyarakat. Hanya saja, pemkab meminta bantuan untuk anggaran pembebasan lahan karena tidak sanggup apabila hanya melalui APBD.

“Tahun 2016 ini kami bantu pembebasan lahan sebesar Rp 5 miliar, selebihnya mereka. Tahun 2017 nanti juga sama, mereka butuh berapa nanti kita sharing anggarannya,” tutur Paul.

Jalan lingkar Samosir semula merupakan jalan milik Pemkab, namun telah diserahterimakan kepada Kementerian PUPR di tahun 2015. Selain jalan lingkar tersebur, BPJN II juga akan melaksanakan pembangunan kembali jembatan Tanah Ponggol, yaitu jembatan penghubung menuju pulau Samosir.

“Jadi kalau dilihat di peta, pulau Samosir terpisah oleh kanal, itu yang disebut dengan Tanah Ponggol kurang lebih panjangnya100 m, desainnya sedang kami siapkan direncanakan lelangnya Februari 2017,” tambah Paul.

Penanganan jalan lainnya yang dilaksanakan dalam rangka mendukung KSPN Danau Toba adalah penanganan jalan lingkar luar Danau Toba sepanjang 366 km dari Lingkar Parapat-Panji-Kaban Jahe dan seterusnya sampai kembali lagi ke Parapat. Paul mengungkapkan jalan yang sebagian memiliki lebar 4,5 meter akan dilebarkan menjadi 7 meter.

“Selain itu kebijakan Presiden dan Menteri yaitu melanjutkan lagi jalan tol dari Tebing Tinggi-Siantar-Parapat. Sekarang sedang dalam tahap desain dan akan dilanjutkan dengan tahap pembebasan lahan, dan diharapkan tahun 2019 jalan tol Medan-Tebing Tinggi-Parapat bisa selesai,” ujar Paul.

Paul memprediksi apabila jalan tol tersebut sudah selesai maka wisatawan yang ingin mengunjungi Danau Toba melalui Parapat cukup menempuh perjalanan selama 2 jam dari Medan atau Bandara Kualanamu.

“Kalau sekarang bisa 4 jam kalau lalu lintasnya lancar, bila macet bisa 6 jam sampai di Parapat,” tutup Paul.

Bupati Samosir Rapidin Simbolon mengatakan bahwa perbaikan jalan lingkar Samosir sangat ditunggu masyarakat, karena diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan dan otomatis meningkatkan perekonomian masyarakat Samosir.

“Harapan penduduk Samosir sudah sangat semangat untuk menantikan pembangunan jalan dan perbaikan Jembatan Tanah Ponggol di Samosir. Pembebasan lahan tidak masalah karena masyarakat menyambut baik,” tambah Rapidin.

Komentar Anda