Delima Silalahi staf Kelompok Study Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM)
Janner Raja Simarmata

Humas DPP Punguan Pomparan Ompu Simataraja Raja Simarmata Dohot Boruna Se Indonesia, sebelumnya adalah Ketua Bidang Infokom DPP tahun 2008-2012 dan 2012-2016, sekaligus pengelola website SIMARMATA.OR.ID sejak tahun 2008 hingga saat ini.

Parapat, SIMARMATA.or.id – Tampaknya berdirinya Kabupaten Samosir sejak tahun 2004 lalu, belum mampu menurunkan angka kemiskinan didaerah ini. Diantara 7 kabupaten disekitar kawasan Danau Toba, Kabupaten Samosir menempati angka tertinggi persentasi jumlah masyarakat yang miskin.

Hal tersebut terungkap pada materi yang disampaikan salah satu narasumber Delima Silalahi pada Seminar Sehari dengan topik “Rencana Pembangunan Danau Toba; Peluang dan Tantangan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam”. pada Selasa, (15/11/2016) di Hotel Inna Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

“Menurut data statistik dari BPS, angka kemiskinan di kabupaten sekitar kawasan Danau Toba, Kabupaten Samosir menempati angka tertinggi sebesar 13,20% dari jumlah penduduknya. Kemudian disusul oleh Kabupaten Simalungun 10,20%, Tapanuli Utara 11,06%, Humbahas 9.44%, Toba Samosir 9,23 %, Karo 9,20 % dan disusul Kabupaten Dairi yang hanya 8.40% angka kemiskinan dari jumlah penduduknya,” ujar Delima Silalahi.

Delima Silalahi, yang merupakan staf Kelompok Study Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) ini menambahkan, bahwa Danau Toba yang merupakan danau terluas di Indonesia mempunyai sejuta keindahan dibalik sejuta kegetirannya yang menyimpan persoalan-persoalan didalamnya.

Persoalan kerusakan ekosistem menjadi persoalan utama seperti kehadiran berbagai industri dikawasan Danau Toba yang sering diikuti hilangnya hak rakyat atas ekosistem yang aman dan nyaman yang pada akhirnya meningkatkan peristiwa bencana alam selama ini seperti gagal panen.

Ketimpangan ekonomi juga menjadi sebuah persoalan ketika kebijakan pembangunan lebih berpihak kepada pengusaha serta terkikisnya identitas lokal dengan pembangunan yang berorientasi pada modernisasi yang pada akhirnya meningkatkan kemiskinan ditengah masyarakat akibat kebijakan pembangunan yang tidak pro kepada rakyat miskin.

Saat ini ada sekitar 12 kelompok komunitas masyarakat adat yang didampingi KSPPM dengan luas lahan sekitar 65.000 hektar dan sedang berkonflik dengan salah satu perusahaan pemilik izin konsesi di kawasan Danau Toba yang pada akhirnya terjadi perampasan ruang hidup ini berdampak terhadap penurunan kualitas hidup, pendidikan dan kesehatan, seperti para petani kemenyan di hulu Danau Toba. (Sg14)

Komentar Anda