kristian-simarmata
Janner Raja Simarmata

Humas DPP Punguan Pomparan Ompu Simataraja Raja Simarmata Dohot Boruna Se Indonesia, sebelumnya adalah Ketua Bidang Infokom DPP tahun 2008-2012 dan 2012-2016, sekaligus pengelola website SIMARMATA.OR.ID sejak tahun 2008 hingga saat ini.

Medan, SIMARMATA.or.id – Kondisi Indonesia saat ini mengalami gonjangan sosial-politik dan terancam pecah dihantam isu suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA). Kebhinnekaan yang sudah disepakati para founding father dalam membentuk Negara Indonesia belakangan ini seperti hanya menjadi lips service dan jargon politik yang mengemuka di saat Pemilu.

“Bangsa ini seperti tercerabut dari akar pluralitas dan multikulturalitas yang membentuk negara ini. Bermunculan tendensi sentimen suku, agama, ras dan antar-golongan,” kata Direktur Eksekutif Perhimpunan Suluh Muda Indonesia Kristian Redison Simarmata dalam “Diskusi Kebangsaan: Merawat Republik, Menjaga Kebhinnekaan”, di Inna Hotel Dharma Deli, Jalan Balai Kota Medan, Selasa (22/11).

Dalam diskusi yang menghadirkan pembicara lainnya, yakni peneliti LIPI Ridho Imawan Hadapi, dosen Fisipol USU Dadang Darmawan dan pengamat anggaran Elfenda Ananda itu, Kristian mengatakan, saat ini terjadi pengingkaran kemajemukan bangsa, fanatisme kesukuan, etnosentrisme, etnonasionalisme yang intoleran, primordialisme, komunalisme dan paternalism.

“Pada akhirnya rakyat yang akan menjadi korban. Hal ini bisa berakibat pada kecenderungan lunturnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Hilangnya kebanggaan ini bisa berbahaya. Jika dibiarkan akan bermuara pada hilangnya rasa nasionalisme,” papar Kristian.

Karena itu, Kristian mengajak seluruh komponen anak bangsa secara aktif berperan, serta terus menjaga dan merawat harmoni dalam kebhinnekaan bangsa.

Kemudian, mendukung dan mendorong proses penegakan hukum yang transparan dan adil berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

“Segala tindakan yang meresahkan masyarakat, terutama teror terhadap keharmonisan sesama anak bangsa harus dilawan,” tandasnya.

Menurut Kristian, sebenarnya Indonesia telah melewati berbagai krisis sejak era ekonomi politik 1965, ekonomi Asia 1998 dan krisis ekonomi dunia 2008. Krisis 1965 dan 1998 bahkan disertai krisis politik, namun bisa dilewati hingga ke era reformasi.

“Demokrasi dengan konstitusi UUD 1945 telah disepakati dan dijadikan aturan dasar, sehingga Indonesia selamat dari krisis. Dan kini, gunjangan politik yang bernuansa SARA kembali terjadi pada 2016 ini. Semoga kita lolos dari krisis,” ujarnya.

Dadang Hermawan menambahkan, secara historis, Indonesia memiliki sumber rujukan yang jelas bagaimana para pemuda dan pemimpin bangsa mengatasi masalah-masalah perbedaan yang tajam berkaitan dengan SARA.

Menurutnya, tidak ada obat mujarab yang dapat dilakukan pada saat ancaman perpecahan begitu hebatnya mengancam saat ini selain melakukan ikrar, janji setia dan sumpah atau konsensus untuk meletakkan landasan nilai bersama yang luhur.

“Sumpah Pemuda (1928) jelas tonggak kesatuan pertama dan utama yang menyatuhkan pemuda-pemuda pejuang yang berbeda-beda. Meletakkan Pancasila sebagai konsensus bersama landasan filosopi dan dasar negara. Nilai-nilai Pancasila menjadi tali pengikat bagi seluruh elemen yang berbeda-beda,” ujarnya.

Dadang menyebutkan, Soekarno mengatakan bahwa ikatan hakiki yang merupakan intisari dari Pancasila adalah kesadaran akan gotong royong. Gotong royong jelas manifestasi manusia yang ber- Tuhan, yang menjunjung tinggi sikap saling menolong melintasi sekat-sekat suku, agama maupun ras dengan penuh keiklasan.

“Tentu saja ini tidak dilakukan lagi dengan tindakan-tindakan yang artifisial yang selalalu dilakukan secara simbolik dan sambil jalan, apalagi terdesak karena munculnya masalah an ancaman pepecahan. Kita tak bisa lagi meletakkan penyadaran ini hanya sebatas instrumentalia, melainkan menjadi agenda kebijakan publik, agenda pemimpin dan yang paling penting menjadi pendidikan kritis bagi kita semua,” papar Dadang.

Komentar Anda