Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Investigasi Gerakan Anti Korupsi Indonesia (Lingkari) Samosir, Jamontang Simarmata (foto: Partukkoan)
Janner Raja Simarmata

Humas DPP Punguan Pomparan Ompu Simataraja Raja Simarmata Dohot Boruna Se Indonesia, sebelumnya adalah Ketua Bidang Infokom DPP tahun 2008-2012 dan 2012-2016, sekaligus pengelola website SIMARMATA.OR.ID sejak tahun 2008 hingga saat ini.

Samosir, SIMARMATA.or.id – Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Investigasi Gerakan Anti Korupsi Indonesia (Lingkari) Samosir, Jamontang Simarmata, meminta supaya Tipikor Polres Samosir memeriksa beberapa pekerjaan yang dinilainya janggal dan sepertinya pekerjaan tersebut tidak bisa dinikmati masyarakat.

 

Banyaknya dugaan kejanggalan proses pembangunan di Dinas Tata Ruang Pemukiman (Tarukim) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2016, mendorong beberapa elemen masyarakat angkat bicara.

“Ada beberapa kasus yang kami nilai sangat janggal dan sepertinya anggaran yang diperuntukkan tidak bisa dinikmati oleh masyarakat, sehingga kami berharap aparat kepolisian bisa turun tangan untuk mengusutnya,” kata Jamontang kemarin, Senin (28/11/2016).

Informasi yang dihimpun belum lama ini, Oknum Kepala Bidang Dinas Tarukim Kabupaten Samosir berinsial ‘EP’ diduga merupakan aktor yang diduga ‘membagi-bagikan’ proyek atau ‘kue’ di dinas tersebut.

Beberapa pekerjaan yang dibaginya disinyalir penuh tanda tanya. Salah satunya rabat beton di Desa Parbaba yang berada persis dekat rumahnya.

Bangunan bernilai ratusan juta tersebut dibangun diatas lahan yang tidak berpenghuni. Padahal, jalan rabat dibangun seyogianya untuk kepentingan masyarakat dan seharusnya bisa dinikmati masyarakat luas.

Bukan itu saja, kegiatan yang “dibaginya” seperti pembangunan irigasi di Kelurahan Pintu Sona, Pangururan juga diprotes oleh puluhan warga masyarakat. Pasalnya, bangunan tersebut dibangun diatas tanah sengketa yang perkaranya sudah berada di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Akibatnya, beberapa warga tersebut meminta supaya proses pembangunan dihentikan, dan Dinas Tarukim Kabupaten Samosir diminta untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait pembangunannya.

“Kami sudah meminta supaya bangunan untuk sementara dihentikan. Tanah tersebut masih bersengketa dan berkas perkaranya sudah di Mahkamah Agung. Kami juga akan menyurati pihak terkait dan meminta penjelasan,” kata R Simbolon salah satu warga di Kelurahan Pintu Sona.

Sementara itu, Kepala Bidang Dinas Tarukim Kabupaten Samosir berinsial “EP” yang dikonfirmasi tidak bisa memberikan jawaban. Beberapa kali dihubungi dan dikirim pesan, EP tidak kunjung memberikan jawaban.

Komentar Anda